KDMP ADALAH INFRASTRUKTUR ELEKTORAL

Oleh : Made Supriatma

 

Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran pada awalnya sangat bersikeras dalam soal efisiensi. Anggaran-anggaran kementerian dipotong. Transfer ke daerah juga dipotong. Pokoknya, peras apa yang bisa diperas.

Apakah ini artinya pemerintahan tambah irit? Jelas tidak. Ini bukan austerity measures atau langkah penghematan seperti yang dilakukan oleh banyak negara yang kesulitan keuangan. Banyak negara pernah mengalami ini.

 

Pada tahun 2008, pemerintah Yunani mengalami krisis hutang yang hebat. Pemerintah tidak transparan atas beban utang yang ditanggungnya. Akibatnya, pemerintahan mengalami defisit luar biasa. Tidak ada orang mau investasi dan semua orang mau lari.

 

Akibatnya, pemerintah tidak bisa bayar pegawai. Tidak bisa memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Tidak bisa membayar subsidi-subsidi yang sebelumnya dinikmati oleh hampir semua orang. Tidak bisa menarik pajak karena semua orang menghindar dari membayar pajak.

 

Yunani menjadi lumpuh. Akhirnya, yang bisa dilakukan adalah minta bantuan IMF dan Bank Sentral Uni Eropa. Mereka yang menstabilisasi ekonomi Yunani dengan langkah-langkah pengiritan yang luar biasa. Pajak-pajak dinaikkan. Subsidi dipangkas. Pegawai-pegawai negeri yang membebani keuangan negara di PHK. Hal-hal yang non esensial dipangkas.

 

Indonesia juga mengalami itu pada 1997 seiring dengan krisis ekonomi Asia. Hidup menjadi sangat sulit. Pemerintahan Soeharto dengan Orde Barunya tumbang karena itu.

 

Jika dilihat dari sisi kebijakan, pemerintahan Prabowo sekarang ini jelas tidak sedang melakukan austerity measures atau penghematan. Memang benar anggaran dipangkas. Namun itu bukan dalam rangka penghematan. Itu adalah PENGALIHAN anggaran untuk membeayai program-program yang menjadi prioritas mereka.

 

Utak-utik anggaran ini berlangsung secara masif. Misalnya, konstitusi mengamanatkan agar 20% APBN adalah untuk pendidikan. Oleh pemerintahan yang sekarang ini, kuota untuk pendidikan itu tidak dikurangi. Hanya saja, di dalam 20% itu ada komponen Makan Bergizi Gratis yang sangat besar. Ini karena program MBG dilihat sebagai komponen pendidikan.

 

Demikian juga dengan Dana Desa. Jumlahnya tahun 2026 sebesar Rp 60,5 triliun. Dana Desa ini tetap ada dalam APBN. Namun Menteri Keuangan memotongnya secara langsung untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Di website Kemenkeu dinyatakan bahwa (saya kutip langsung):

 

1. Plafon Pinjaman paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per KKMP/KDMP termasuk yang dipergunakan untuk Belanja Operasional, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Tingkat suku bunga/margin/bagi hasil kepada Penerima Pinjaman sebesar 6% (enam persen) per tahun;

3. Jangka waktu (tenor) Pinjaman paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan;

4. Masa tenggang (grace period) Pinjaman selama 6 (enam) bulan atau paling lama 8 (delapan) bulan; dan

5. Periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

 

Akibatnya, rakyat desa tidak lagi menerima utuh Dana Desanya. Setiap bulan. Kemenkeu mencicil Rp 50 juta per desa. Dalam 72 bulan, pembayaran lunas sebesar Rp 3,6 milyar per desa (dengan bunga 6% per tahun). Akumulasi Dana Desa yang dialihkan selama 6 tahun adalah Rp 363 triliun! Anggaran Dana Desa dipotong Rp 50 juta per bulan. Apakah KDMP bisa menghasilkan laba Rp 50 juta sebulan? Jelas tidak. Koperasi ini didirikan oleh negara dan diharapkan berusia sepanjang segala abad.

 

Satu KDMP itu akan dioperasikan oleh sebelas orang pegawai. Pengeluaran untuk pegawai saja, dengan estimasi minimal (manajer 3 juta; ketua pengurus 2 juta; sekretaris dan bendahara @1,5 juta; serta pengurus non-harian 500 ribu; dan uang duduk rapat 250 ribu), itu akan berjumlah 10 juta per bulan. Ditambah bea operasional lain: listrik, air, bensin, sopir, dll. dipatok 5 juta. Maka seluruh beaya tetap per bulan sudah 15 juta. Ini sangat, sangat minimal dan hampir tidak realistis.

 

Untuk pengeluaran 15 juta per bulan, KDMP harus menghasilkan keuntungan Rp 500 ribu per hari. Jika marjin keuntungan 15% saja, yang untuk retail sudah sangat, sangat bagus, maka per hari omzet yang harus didapat adalah 7,5 juta. Satu gerai IndoMulyono atau AlfaMartono omzetnya ya sekitar itu kalau di tempat ramai dan di tempat strategis.

 

Terus bagaimana dengan 50 juta cicilan dari Dana Desa itu? Ya anggaplah itu uang hangus. Itu dibayarkan oleh pemerintah. Rakyat desa tidak usah memikirkan itu. Hanya saja, sekarang tidak akan ada lagi dana untuk perbaikan jalan, perbaikan saluran, dana pemeliharaan ini dan itu, dana pendidikan (guru ngaji, dll.).

 

Nah, bagaimana KDMP ini akan dikelola? Pemerintah lewat PT Agrinas Pangan (masih ingat BUMN yang impor ratusan ribu mobil dari India, dan nanti dari Jepang dan Korea ini?) akan merekrut pegawai-pegawai yang menjalankan KDMP. Untuk tahap pertama akan direkrut 35.476 orang. Mereka ini akan menjadi Manajer Koperasi. Gajinya antara 3-8 juta per bulan.

 

Mereka ini nanti akan menjadi bagian dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sama seperti koordinator SPPG di dalam program MBG, mereka akan dilatih sebagai Komponen Cadangan (Komcad) sebelum bertugas. Jadi mereka akan dilatih kemiliteran di Rindam seluruh Indonesia.

 

Selama dua tahun, para pegawai KDMP ini akan menjadi pegawai BUMN dibawah PT Agrinas Pangan. Total pegawai KDMP itu nantinya kira-kira 880 ribu (11 pegawai x 80,000 KDMP). Bagaimana setelah dua tahun? Menteri Koperasi mengatakan bahwa setelah dua tahun, pegawai KDMP akan menjadi pegawai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Nah, waktu tertentu ini yang belum jelas.

 

Akankah koperasi ini berhasil dari sisi bisnis? Untuk saya, keberhasilannya adalah keajaiban. Selain itu, jika pegawai semua ditopang oleh pemerintah -- berhasil atau tidak berhasil toh mereka akan tetap digaji -- maka keberhasilannya akan lebih mustahil lagi. Tidak ada insentif bagi para pegawai ini untuk menaikkan keuntungan koperasi atau bahkan menjalankannya secara serius sebagai sebuah lembaga ekonomi.

 

Bukankah mereka sudah dilatih secara militer sehingga nasionalisme mereka tidak diragukan? Ah, mbel! Kata orang Bantul. Orang-orang paling nasionalis dan paling saleh adalah juga yang paling korup dan malas!

 

Sebenarnya apa sih tujuan pemerintahan ini membuat koperasi, yang jelas-jelas tingkat keberhasilannya nyaris nol persen? Ah, masak sih nol persen? Iya! Bahkan koperasi yang diresmikan Presiden Prabowo pada Juli tahun lalu sudah tutup kok.

 

Saya kira, tujuannya adalah membuka bisnis retail di tingkat desa. Pemerintah ingin mengontrol distribusi khususnya barang-barang yang dianggap strategis -- bibit, pupuk, pestisida atau sarana produksi pertanian; juga distribusi gas subsidi; juga obat-obatan; juga kredit dan kesehatan. Ini semua nanti akan disalurkan langsung tanpa pedagang perantara sehingga, secara teori, akan lebih murah.

 

Tapi bukankah itu akan merusak jaringan ekonomi rakyat di desa? Mematikan warung-warung kecil dan pasar tradisional? Nah itu harus ditanyakan kepada pembuat kebijakannya. Saya belum pernah melihat mereka membuat studi tentang dampaknya.

 

Ada lagi tujuan lain? Ya jelas ada. KDMP ini adalah infrastruktur elektoral. Ia adalah alat untuk mobilisasi dalam pemilu. Partai penguasa pernah menyuruh kader-kadernya untuk masuk dan menguasai kepengurusan KDMP.

 

Bisa Anda bayangkan 11 orang dengan penghasilan tetap di setiap desa? Ditambah kerjasama mereka dengan Babinsa karena mereka adalah juga Komcad? Bahkan jika Kepala Desa tidak mau tunduk sekali pun, mereka bisa langsung ke pemilih. Apalagi nanti kalau Bansos disalurkan lewat KDMP.

 

Jadi, ini bukan penghematan. Juga bukan pemborosan karena yang dibikin adalah dampak elektoralnya. Bukan dampak bisnisnya. Memang KDMP ini tidak masuk akal dari sisi ekonomi. Tapi mereka tidak berpikir ekonomi. Mereka berpikir bagaimana bisa berkuasa selamanya dan mendapat sebanyak-banyaknya.

 

Siapa yang kalah dalam sistem ini? Ya rakyat desa. Tapi nanti akan dikompensasi dengan beras 10kg, gula, minyak goreng. Nanti mereka akan lupa. Setelah pemilu pun mereka tidak akan ingat. Hanya bisa meratap, merenung nasib, sambil berseru, "Rejeki sudah ada yang ngatur." Dan tidak akan pernah sadar bahwa rejeki mereka dihisap oleh "yang ngatur" itu.